SUBULUSSALAM, 5 September 2026 — Kecurigaan serius merebak di kalangan warga Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam. Pengelolaan anggaran desa Tahun Anggaran 2025/2026 diduga kuat dimanipulasi dan disalahgunakan oleh oknum — yang tak lain adalah kerabat dekat Penjabat Kepala Desa — untuk meraih dukungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Selama ini warga bersabar dan memilih diam. Namun kesabaran itu kini habis, ketika praktik pengelolaan keuangan dan seluruh kegiatan desa ternyata sepenuhnya dipegang dan diatur oleh kerabat dekat PJ Kepala Desa, seolah dialah yang memegang tampuk kekuasaan penuh di desa tersebut.
"Baru sekarang kami paham mengapa PJ Kades jarang terlihat. Ternyata segala urusan desa dikendalikan kerabat dekatnya. Dialah yang berkuasa, seolah dialah kepala desa sesungguhnya," ungkap seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (5/9).
Praktik pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) semakin memicu kecurigaan. Alih-alih dibagikan secara terbuka di kantor desa atau tempat umum yang dapat dipantau seluruh warga, penyaluran justru dilakukan secara tertutup — dari pintu ke pintu — dan bertepatan menjelang pelaksanaan Pilkades.
"Pembagian tertutup ini bukan sekadar penyaluran bantuan. Ini jelas terasa seperti kampanye terselubung. Dana desa dijadikan alat beli suara, silaturahmi bermuatan politik demi menggalang dukungan warga," tegas tokoh masyarakat itu.
Warga tidak tinggal diam. Mereka menegaskan siap melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Inspektorat Daerah maupun aparat penegak hukum. Audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Bangun Sari TA 2025/2026 menjadi tuntutan mutlak.
"Kami minta pihak berwenang turun langsung, periksa dan telusuri siapa yang sebenarnya menguasai serta memainkan uang rakyat ini. Saya siap hadir dan bersaksi demi kebenaran," tandasnya dengan tegas.(IP)****
Laporan: Mitra86/Sergap Com
.png)
0 Komentar