Siap! Ini versi yang lebih ringkas, padat, tetap tajam dan tegas:

 

 

MANAJEMEN RSUDYA TAPAKTUAN MERUBAH SK DEWAN PENGAWAS 2025 — DUGAAN NEPOTISME MELULUHKAN ACEH SELATAN

 

Tata kelola Aceh Selatan berada di titik nadir. Reformasi birokrasi disandera kepentingan "Gurita Dinasti". Nepotisme terstruktur merambah kesehatan, keuangan, hingga perencanaan pembangunan daerah.

 

 

 

SK DEWAN PENGAWAS DIUBAH — UNTUK MELULUSKAN KERABAT BUPATI

 

Rapat Dengar Pendapat DPRK dan Manajemen RSUDYA digelar tertutup, media dibungkam. Tujuannya: melindungi rekrutmen Reza Pahlevi, adik ipar Bupati, langsung ditempatkan di posisi Klaim/JKN.

 

Agar tak ada yang mengawasi, SK Dewan Pengawas 2025 diubah senyap. Anggotanya:

 

- Rudi — Adik Bupati

- Herman Arsyad — Paman Bupati

- Lidia Sari — Adik ipar Bupati

- Darusman — Kerabat Bupati

- Yuhelmi — Mantan Kadis Kesehatan

 

Dewan Pengawas yang seharusnya independen, kini bagaikan rapat keluarga. Fungsi pengawasan lumpuh.

 

 

 

BENTURAN KEPENTINGAN FATAH

 

Lidia Sari bukan hanya Dewas RSUDYA, ia juga Kabid Perbendaharaan BPKD. Artinya: ia yang mencairkan dana, ia pula yang mengawasi pemakaiannya. Rawan penyimpangan luar biasa.

 

 

 

BAPPEDA JUGA DIKENDALIKAN KERABAT

 

Plt. Kepala Bappeda Azhari adalah kerabat Bupati. Rencana pembangunan dan alokasi APBD berisiko diatur untuk kepentingan keluarga penguasa.

 

 

 

SIKLUS TERTUTUP ANGGARAN — MODUS "PINJAM BENDERA"

 

Proyek APBD 2025 diduga dikerjakan keluarga dekat Bupati dengan modus pinjam nama perusahaan lain. Polanya:

 

Bappeda menyusun → Keluarga kerjakan → BPKD cairkan

 

Satu lingkaran tertutup.

 

 

 

DESAK APH TURUN TANGAN

 

Mendesak Kejati Aceh, Polda Aceh, dan KPK segera mengaudit dan menindak. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan dugaan korupsi terstruktur melanggar UU Tipikor. Meritokrasi runtuh, diganti sistem kekeluargaan.

 

"Jangan biarkan Aceh Selatan terus tersandera dinasti yang hanya menguntungkan keluarganya sendiri."(IP)

 

— T. Sukandi, For-Pas