ACEH--SUBULUSSALAM – Ribuan warga dan pengurus desa di Kota Subulussalam, Aceh, kini menunggu dengan cemas pencairan Dana Desa yang seharusnya sudah disalurkan. Ironisnya, keterlambatan ini bukan karena kekurangan anggaran atau kelengkapan berkas, melainkan dugaan ketidaktahuan atau sengaja diperlambat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) Pemko setempat yang diduga memiliki kepentingan tersembunyi.
Berdasarkan konfirmasi awak media ke sejumlah kepala desa di wilayah ini, seluruh syarat administrasi pencairan sudah dipenuhi dan berkas lengkap sudah diserahkan ke kantor keuangan Pemko Subulussalam bahkan sejak minggu lalu. Hingga kini, dana yang statusnya sudah "siap disalurkan" belum juga turun ke rekening desa.
"Kami sudah lengkapi semua berkas sesuai aturan, bahkan sudah diserahkan ke sana sejak minggu lalu. Tapi sampai hari ini belum ada kabar pencairan. Selalu ada saja alasan baru yang dibuat-buat, padahal anggarannya sudah ada dan siap," ujar salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya dengan nada kesal, Senin (20/7).
Keterlambatan ini terjadi di saat hampir seluruh desa sedang sibuk mempersiapkan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Dana yang tertunda seharusnya digunakan untuk membiayai persiapan pemilu kepala desa serta program pelayanan dasar warga yang mendesak.
Saat awak media berusaha mendapatkan klarifikasi dari Plt. Kepala Bagian Keuangan Pemko Subulussalam melalui pesan WhatsApp, pesan tersebut sudah dibaca namun sama sekali tidak mendapatkan balasan. Sikap diam ini semakin memicu kecurigaan luas.
Bukan hanya kepala desa, keluhan juga datang dari para tokoh masyarakat dan Mukim di Kota Subulussalam. Banyak yang menilai pejabat yang menjabat di posisi keuangan saat ini kurang memahami prosedur pencairan yang benar, atau justru sengaja memperlambat proses demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Kalau tidak paham, seharusnya belajar atau bertanya, bukan malah membiarkan dana desa terkatung-katung. Ada dugaan kuat ini bukan karena ketidaktahuan semata, tapi ada kepentingan di baliknya sehingga pencairan dihambat-hambat," tambah kepala desa tadi.
Warga dan pengurus desa menuntut pihak berwenang segera menelusuri penyebab nyata keterlambatan ini. Mereka juga meminta agar Plt. Kepala Keuangan segera memberikan penjelasan terbuka, atau jika memang tidak mampu menjalankan tugas, sebaiknya posisi tersebut diserahkan kepada pihak yang kompeten dan tidak memihak kepentingan tertentu.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemko Subulussalam terkait dugaan kelalaian dan keterlambatan pencairan Dana Desa ini.(IP)****
.png)
0 Komentar