Subulussalam – Seorang Kepala Sekolah SD Negeri Kilometer Lima, Kecamatan Ronding dengan inisial MA, menjadi sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum karena terlibat dalam kasus dugaan penipuan berkedok pengadaan baju seragam sekolah.
Perbuatan MA yang merugikan puluhan warga masyarakat dilaporkan ke jalur hukum, dan hingga saat ini proses hukum terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut telah berjalan signifikan.
Berdasarkan hasil konfirmasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam, Kasi Pidum Yusril membenarkan bahwa MA telah menjalani proses eksekusi penahanan pada tanggal yang ditetapkan, dan saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Aceh Singkil.
Meski statusnya telah ditahan, persoalan kepegawaian dan layanan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya masih menimbulkan kebingungan dan gangguan operasional.
Hingga berita ini diturunkan, MA masih tercatat sebagai tenaga pendidik aktif. Namun, ia sudah tidak masuk kerja selama lebih dari tiga bulan. Ketidakhadirannya ini membuat seluruh urusan administrasi, manajerial, dan kegiatan belajar mengajar di SD Kilometer Lima mengalami hambatan serius. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Subulussalam menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima surat pemberitahuan resmi maupun keterangan tertulis apa pun dari pihak penyidik terkait status hukum maupun kepegawaian MA. Ketidakjelasan komunikasi antarinstansi ini membuat kebijakan pengelolaan sekolah menjadi tertunda dan tidak menentu.
Masyarakat dan wali murid pun menyuarakan desakan keras. Publik menuntut agar jabatan Kepala Sekolah SD Kilometer Lima segera diganti dengan pejabat sementara atau definitif yang baru. Hal ini dianggap mendesak agar roda pemerintahan sekolah kembali berjalan lancar dan tidak merugikan peserta didik maupun tenaga pendidik lainnya.
Pihak masyarakat juga menuntut transparansi penuh dari aparat penegak hukum. Hal ini mengingat MA tidak hanya melakukan tindak pidana penipuan satu kali saja, melainkan berulang kali.
Bahkan saat proses hukum kasus pertamanya sedang berjalan, oknum tersebut masih tercatat aktif beraksi: meminjam uang, mengajak kerja sama, hingga kembali menggunakan modus yang sama yaitu menjanjikan pengadaan baju sekolah untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Karena pola kejahatannya yang berulang dan masih berusaha merugikan orang lain meski sudah dilaporkan, publik menegaskan agar MA benar-benar ditahan dan diproses hukum seberat-beratnya, demi mencegah ia mengulangi perbuatan serupa dan memberikan rasa keadilan bagi para korban.
Dasar Hukum
Secara hukum, perbuatan MA sebagai ASN dan pejabat fungsional di lingkungan pendidikan memiliki konsekuensi pidana maupun kepegawaian yang tegas:
1. Pidana Penipuan: Perbuatan MA diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Karena perbuatan dilakukan secara berulang, hal ini menjadi keadaan yang memberatkan pidana.
2. Pelanggaran Bagi ASN: Sebagai ASN, MA juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya kewajiban menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku, serta larangan melakukan perbuatan tercela yang merusak nama baik instansi dan negara. Seorang ASN yang sedang menjalani proses pidana atau ditahan berhak dikenakan sanksi disiplin berat hingga pemberhentian dari jabatan dan kepegawaian, apalagi jika tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan berulang.
3. Pelanggaran Jabatan Pendidik: Sebagai Kepala Sekolah, ia juga melanggar aturan tentang standar pelayanan dan kewajiban pendidik yang wajib memberikan keteladanan, sehingga tindakannya merupakan pelanggaran berat terhadap aturan pendidikan nasional.
Hingga saat ini, masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap ada kepastian hukum serta keputusan tegas dari instansi terkait agar kasus serupa tidak terulang dan pelayanan pendidikan tetap berjalan baik.
Pewarta:ip
0 Komentar