DPD KNPI Kota Binjai mengimbau pihak legislatif agar membangun komunikasi yang baik dan konstruktif dengan eksekutif dalam menyikapi kebijakan penertiban bangunan liar di wilayah Kota Binjai.
Kebijakan tegas yang diambil Wali Kota Binjai dalam menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belakangan ini menuai polemik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anggota DPRD Kota Binjai.
Ketua DPD KNPI Kota Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, menilai bahwa dinamika yang terjadi seharusnya disikapi dengan komunikasi yang sehat antar lembaga. Ia meminta para anggota DPRD Kota Binjai untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kota Binjai guna menghasilkan solusi terbaik, terutama bagi para pedagang yang terdampak penertiban.
“Langkah penertiban ini perlu kita lihat sebagai bagian dari upaya penataan kota. Namun, tentu harus dibarengi dengan solusi yang manusiawi bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti munculnya kesan di tengah masyarakat bahwa terjadi ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif akibat perbedaan sikap yang ditampilkan ke publik.
Lebih lanjut, KNPI Binjai menyayangkan pola komunikasi yang dinilai kurang sehat, khususnya yang disampaikan melalui media sosial oleh sejumlah pihak, termasuk pernyataan yang dikaitkan dengan Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil Anwar.
“Penyampaian pendapat di ruang publik, apalagi melalui media sosial, seharusnya tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab. Jangan sampai menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat dan memperkeruh suasana,” tambahnya.
DPD KNPI Binjai berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan lebih mengutamakan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, demi menjaga kondusivitas dan kepentingan masyarakat Kota Binjai secara luas.
0 Komentar