SUBULUSSALAM — Sejak H. Rasid Bancin dilantik sebagai Wali Kota Subulussalam, tumpukan persoalan warisan pemerintahan terdahulu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mau tidak mau. Di tengah keterbatasan anggaran dan kinerja sejumlah SKPK yang belum berjalan optimal, Wali Kota H. Rasid Bancin bersama Wakil Wali Kota Nasir, S.E., terus bergerak dengan komitmen membawa perubahan.
Dari sudut pinggiran masyarakat yang tidak dikenal, muncul suara yang menyentuh: terlihat jelas bagaimana beliau seolah berjuang sendirian. Bahkan hujatan dan cacian kerap menerpa, padahal upaya kerja tidak berhenti meski dana yang tersedia jauh dari cukup.
Banyak warga hanya menuntut hak‑hak mereka terpenuhi, tanpa bertanya dari mana sumbernya dan siapa yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Kami bertanya: ke mana peran pemimpin‑pemimpin di tingkat desa yang juga memiliki anggaran dan wewenang? Ke mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan warga?
Masyarakat pinggiran pun menyampaikan permintaan tegas kepada Wali Kota: agar dilakukan pemeriksaan atau audit menyeluruh terhadap seluruh pengelolaan anggaran desa selama ini. Mereka ingin kejelasan penggunaan dana yang seharusnya kembali untuk kepentingan warga.
Pemerintahan yang kuat tidak lahir dari satu orang saja. Ia lahir dari semua pejabat yang ditempatkan pada jabatannya untuk bekerja sama mencari solusi, bukan hanya saling menyalahkan. Jika orang yang tidak tepat menduduki jabatan, anggaran pun akan sulit memberi manfaat nyata.
Jangan terus‑menerus menjadikan Wali Kota satu‑satunya sasaran kritik. Semua jajaran harus sadar: setiap jabatan membawa tanggung jawab, bukan sekadar hak. Perubahan tidak akan datang jika kita hanya pandai mengeluh, tanpa mau bersama‑sama bergerak memperbaiki.(IP)**
.png)
0 Komentar