SUBULUSSALAM — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 untuk TK Ar Royyan, Desa Air Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, yang mendapat bantuan APBN senilai Rp509.876.000,00 kini memicu pertanyaan serius dan mendesak ditinjau ulang serta dievaluasi secara menyeluruh.
Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi, pembangunan hingga saat ini baru mencapai tahap pondasi, padahal plang kegiatan mencantumkan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Yang mencurigakan, tanggal mulai dan tanggal selesai pekerjaan tidak tercantum sama sekali di papan informasi — hal ini jelas melanggar standar keterbukaan dan transparansi proyek pemerintah.
Hanya terlihat 4 orang pekerja di lokasi, dan tak semuanya mengenakan alat pelindung diri lengkap. Pekerjaan berjalan lambat, terlihat lesu, dan tidak ada kejelasan kapan proyek ini benar-benar dimulai.
Ketua Panitia Berganti, Komite & Guru Disingkirkan
Kejanggalan tak berhenti di situ. Awalnya, salah satu guru yang mengajar ditunjuk sebagai ketua panitia pembangunan. Namun belakangan jabatan itu dialihkan kepada istri atau keluarga terdekat Sabirin, pemilik Yayasan Ar Royyan.
"Komite sekolah dan guru-guru sudah tidak lagi dilibatkan. Kami tidak tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali proyek ini," ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pekerja di lokasi pun tampak bingung ketika ditanya siapa ketua panitia yang sah. Mereka tidak dapat memastikan siapa yang bertanggung jawab penuh atas jalannya pembangunan maupun pengelolaan keuangan bantuan tersebut.
Lokasi Satu Kompleks dengan Yayasan yang Viral
Perlu diketahui, TK Ar Royyan berada dalam satu lingkungan dan satu kepemilikan dengan yayasan yang baru-baru ini viral terkait dugaan perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sejak berita tersebut menyebar, ketua yayasan yang juga pemilik tempat ini nyaris tidak terlihat di lokasi dan keberadaannya tidak diketahui, sementara kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Pengawasan Wajib Diperketat
Mengingat kondisi tersebut, masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan seluruh instansi terkait untuk segera turun ke lapangan, melakukan audit langsung, dan memastikan siapa ketua panitia serta bendahara yang sah.
Tidak wajar dan tidak patut proyek bernilai ratusan juta rupiah berjalan tanpa kejelasan pejabat yang bertanggung jawab, apalagi lokasi dan pengelolanya masih terkait dengan kasus hukum yang belum tuntas.
"Jangan sampai dana rakyat habis tanpa hasil yang nyata. Transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan di sini," tegas warga.
Awak media akan terus mengikuti perkembangan proyek ini hingga tuntas dan transparan.(IP)
.png)
0 Komentar