ACEH-SUBULUSSALAM — dua tahun pemerintahan berjalan, janji-janji manis yang disampaikan saat masa kampanye seolah tinggal kenangan. Warga Kota Subulussalam hingga kini belum merasakan perubahan nyata dalam taraf kesejahteraan. Janji “kesejahteraan untuk semua” yang diusung seolah hanya dijadikan alat penyemangat demi meraih suara pemilih, yang perlahan hilang begitu jabatan sudah digenggam.
Janji soal menuntaskan masalah defisit anggaran dalam kurun waktu tiga tahun pun kini mulai dipertanyakan. Tokoh pemantau perkembangan kota menyampaikan keprihatinan mendalam: “Kami hanya berharap Wali Kota benar-benar memiliki strategi nyata untuk menghapus defisit itu. Namun sampai detik ini, kami belum melihat satu pun langkah kongkrit yang membawa dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.”
Kekhawatiran itu semakin menguat dengan adanya dana Transfer Ke Daerah (TKD) bantuan pemerintah pusat sebesar Rp16 Miliar yang dialokasikan khusus bagi warga terdampak bencana. Hingga pertengahan tahun, dana tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan digunakan sesuai peruntukannya. Padahal aturan mengamanatkan agar dana yang sudah masuk ke kas daerah segera disalurkan dan dimanfaatkan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Muncul dugaan kuat, penundaan ini bukan tanpa alasan. Ada kecurigaan dana tersebut sengaja ditahan untuk dialihkan menjadi proyek yang menguntungkan kelompok tertentu, bukan diserahkan langsung kepada warga yang membutuhkan.
Ketika awak media berusaha mencari kejelasan dengan mengonfirmasi hal ini kepada Pejabat Pelaksana Tugas Bidang Keuangan melalui pesan tertulis, pertanyaan tersebut sama sekali tidak digubris. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi, seolah suara rakyat tidak layak didengar.
“Masyarakat berhak tahu kemana perginya dana Rp16 Miliar itu dan untuk apa saja digunakan,” tegas tokoh pemantau tersebut. “Kami mulai hari ini akan mengawal anggaran ini dengan ketat. Dana itu jelas peruntukannya: bantuan langsung untuk korban bencana, bukan untuk dijadikan lahan proyek lewat penunjukan langsung yang tidak transparan.”
Selain itu, Bantuan Presiden yang dialokasikan khusus bagi warga yang terkena dampak bencana pun hingga kini belum terlihat wujudnya secara nyata. Masyarakat berhak mengetahui: sudah disalurkan kemana, untuk siapa saja, dan berapa jumlah yang diterima warga.
Warga tidak membutuhkan janji kosong dan basa-basi birokrasi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, transparansi penuh, dan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah.
Sumber:Laporan ini disusun berdasarkan aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat dan pemantau perkembangan Kota Subulussalam.
.png)
0 Komentar