Aceh--Tapal tuan--Gelombang dukungan terhadap penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Kluet Tengah terus membesar. Setelah sebelumnya masyarakat dan Koperasi Produsen KPA Sagoe Menggamat menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera memberikan kepastian hukum, kini seluruh keuchik di 13 desa Kluet Tengah menyatakan sikap yang sama.
Melalui Forum Keuchik Kluet Tengah yang menggelar rapat pada Senin (6/7) tadi pagi di lokasi Wisata batu gajah (Gampong Malaka ) para kepala desa menyepakati dukungan penuh terhadap pengajuan WPR yang telah diajukan Koperasi Produsen KPA Sagoe Menggamat. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah pusat agar tidak membiarkan proses penetapan WPR berlarut-larut.
Ketua Koperasi Produsen KPA Sagoe Menggamat yang juga Keuchik Desa gampong Malaka,( Kamil Amal ), mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para keuchik. Meski beberapa kepala desa berhalangan hadir, seluruh 13 desa tetap menyatakan sikap yang sama.
“Forum Keuchik Kluet Tengah mendukung penuh pengajuan WPR yang dilakukan Koperasi Produsen KPA Sagoe Menggamat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah pusat,” ujar Kamil.
Menurutnya, dukungan para keuchik menjadi bukti bahwa perjuangan mendapatkan WPR bukan lagi sekadar aspirasi koperasi, melainkan telah menjadi kepentingan bersama masyarakat Kluet Tengah. Selama ini, ribuan warga menggantungkan penghidupan dari aktivitas pertambangan rakyat, namun hingga kini masih menunggu kepastian hukum melalui penetapan WPR.
Karena itu, Forum Keuchik meminta seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret agar proses penetapan tidak terus berlarut.
“Harapan kami, para pimpinan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat dapat segera menetapkan Kluet Tengah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat,” katanya.
Kamil menegaskan, penetapan WPR akan menjadi fondasi penting bagi pengelolaan tambang rakyat yang legal, tertib, dan bertanggung jawab. Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, keberadaan WPR juga akan membuka ruang pembinaan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Sikap bulat Forum Keuchik ini memperkuat desakan yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat dan koperasi kepada pemerintah. Kini, harapan masyarakat Kluet Tengah tertuju pada langkah nyata pemerintah untuk segera menuntaskan proses penetapan WPR yang dinilai menjadi kunci kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Sumber:FOR--PAS
Perawarta:IP
.png)
0 Komentar