SUBULUSALAM – Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam kini diketahui sedang mengalami kondisi keuangan yang sangat kritis dan defisit anggaran yang cukup besar. Kondisi ini nyata berdampak luas ke seluruh lapisan masyarakat, namun hingga detik ini belum ada pernyataan resmi maupun rincian jelas mengenai besarnya utang dan angka defisit hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada publik oleh pihak Pemko.
Di tengah ketidakpastian dan kesulitan yang dirasakan warga, peran serta wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) dipertanyakan. Seharusnya para anggota dewan menjadi garda terdepan yang menyuarakan kepentingan masyarakat, namun kenyataannya justru sebaliknya: kepentingan umum diabaikan, sementara kepentingan kelompok dan partai politik lebih diutamakan. Di manakah letak kepedulian Pemko dan DPRK Subulussalam terhadap nasib warga kota ini?
Seorang tokoh masyarakat yang memperhatikan perkembangan daerah ini menyampaikan kekecewaannya yang mendalam kepada awak media dengan nada kesal yang tinggi.
"Di saat kondisi keuangan Pemko Subulussalam nyaris 'sekarat', sangat tidak pantas jika DPRK justru mengadakan perjalanan jauh atau kunjungan kerja dengan dalih tugas, yang diketahui menelan biaya hingga bermilyar rupiah. Dari mana sumber anggaran tersebut diambil? Mengapa kegiatan semacam ini dianggap lebih penting dibandingkan mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi kebutuhan serta hak publik?" tegas tokoh tersebut.
Lebih menyedihkan lagi, lanjutnya, alokasi anggaran justru lebih diprioritaskan untuk melayani kebutuhan lembaga legislatif ketimbang meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Terlihat jelas adanya kerja sama yang sangat erat dan serasi antara Pemko dan DPRK—saling mendukung dan membagi alokasi dana agar segala urusan berjalan lancar bagi kalangan mereka sendiri—tanpa sedikit pun mempedulikan rasa sakit hati dan beban berat yang dirasakan masyarakat melihat kenyataan pahit ini.
Tokoh masyarakat itu pun mempertanyakan secara terbuka: "Berapa sebenarnya jumlah anggaran yang dialokasikan Pemko khusus untuk kegiatan kunjungan kerja tersebut, termasuk biaya pembawaan pejabat dan staf dari berbagai dinas yang ikut mendampingi rombongan? Apa manfaat nyata yang akan diterima oleh seluruh warga Subulussalam dari kegiatan itu? Hanya rumput yang bergoyang yang mungkin tahu jawabannya."
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemko maupun DPRK terkait rincian anggaran kegiatan tersebut serta langkah nyata apa yang akan diambil untuk mengatasi defisit keuangan daerah demi kepentingan rakyat banyak.
Pewarta:Ip
.png)
0 Komentar