Aceh Timur/www mitra 86 sergap.com.
Ribuan warga Aceh Timur yang terdampak banjir menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo Aceh Timur pada Kamis 02/04/2026 sekira pukul 11'00 wib.
Aksi unjuk rasa di mulai dari titik kumpul di halaman Masjid Agung Darussalihin yang di pimpin langsung oleh ketua aliansi pers kawal rehab rekon Aceh Masri.SP.
Aksi tersebut menyoroti berbagai ketimpangan dan keterlambatan penanganan pasca bencana banjir yang susah berlangsung lima(5)bulan sejak tanggal 26 Nopember 2025.
Masalah uang di angkat mencakup penanganan darurat,distribusi logistik,penyediaan hunian sementara serta ke kacoan data yang menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan.
Dalam oratornya,Masri Mengungkapkan bahwa,aksi unjuk rasa ini merupakan rangkaian aksi sebelumnya yang menyuarakan kekecewaan,tuntutan hak hak korban dan upaya perjuangan demi keadilan.
Yang hadir dalam aksi unjuk rasa itu adalah khusus masyarakat yang korban banjir yang hak mereka terabaikan akibat carut marut penanganan pasca bencana.Cetus Masri.
Selain itu Masri juga menyoroti terkait data penerima Jaminan Hidup(jadul)yang di nilai mengandung permainan dan diskriminasi.
Menurutnya,banyak data penerima Jadup yang janggal serta di sinyalir tidak tepat sasaran,seperti yang di alami oleh warga Kecamatan Pante Bidari,Gampong Seuneubok Aboh yang merupakan daerah terparah di hantam banjir,tapi tidak satupun tercatat sebagai penerima Jadup.Sebut Masri.
Sementara,di Gampong Pante Rambong sebanyak 450 kepala keluarga(KK)lebih tercatat sebagai penerima jadup.Menurut laporan warga,di Gampong Meunasah Tunong yang menerima Jadup hanya keluarga mantan Keuchik dan anggota polri,sedangkan mereka tidak kena imbas bencana banjir.Ujar Masri.
Masi kata Masri,di Kecamatan Madat Gampong Luang Sa,dari 600 KK yang di ajukan data,hanya 17 KK tercatat sebagai penerima Jadup.Data dari Gampong Blang Awe 1 KK,Gampong Bintah 1 KK,anehnya Gampong Pante Merbo satupun tidak ada penerima Jadup.Situasi ini menunjukkan kesenjangan dan ketidak adilan.
Yang tidak habis kita pikir adalah,yang tercatat sebagai penerima Jadup hanya keluarga perangkat Gampong,sedangkan yang benar benar korban malah tidak mendapatkan haknya.
Tutur ketua Aliansi Pers.
Hal inilah yang menciptakan kegaduhan bagi warga terdampak bencana banjir,faktor inilah yang membuat ribuan warga gelar unjuk rasa.Gumam Masri.
Mereka para korban banjir bukan pengemis dan bukan penjilat,namun mereka hanya datang kemari untuk menuntut haknya yang di duga sudah di kebiri oleh pihak terkait.
Seharusnya Bupati jujur dan mengakui kesahan dalam pendataan,bukan terus mencari pembenaran sehingga membebani masyarakat untuk mengajukan data.Padahal pendataan susah di lakukan beberapa tahan,termasuk sanggahan,akan tetapi data yang di sanggah di berubah di BNBA,ini bisa kita uji petik.Ungkap Masri dengan tegas.
Di tempat yang sama,Iskandar Usman Al-farlaky memberi pejelaskan kepada para unjuk rasa terkesan menghindar dan beralasan bahwa,semua data korban banjir di ajukan oleh pemerintah Daerah melalui BNPB.
Berdasarkan pengakuannya,terdapat 25 ribu data korban banjir yang terdiri dari rumah rusak berat,rusak sedang dan ringan.
Pihak Kemensos RI,pada tahap pertama menyalurkan bantuan kepada 7.600 kepala keluarga(KK) yang sudah
memenuhi syarat sebagai
Penerima Jadup.
Ia menjelaskan bahwa,data penerima Jadup tahap pertama telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi oleh BPS untuk memastikan keakuratan data penduduk.
Pungkas Al-Farlaky di hadapan para aksi unjuk rasa.
( Ismail/Pon)
0 Komentar