SUBULUSSALAM – Program revitalisasi, rehab, dan pembangunan baru di lingkungan pendidikan yang merupakan bantuan langsung dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di seluruh Indonesia seharusnya menjadi wujud nyata perhatian negara. Program ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis), serta memenuhi standar teknis yang berlaku demi keselamatan bersama.
Namun, realita di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar. Hal ini terlihat pada pembangunan gedung PAUD Terpadu (PAUT) yang berlokasi di Desa kuta beringin, Kecamatan ronding Kota Subulussalam. Meski pengerjaan dikabarkan sudah mulai dilakukan, termasuk pekerjaan galian dan pondasi, namun sejumlah indikasi pelanggaran prosedur dan kualitas kerja terlihat mencolok.
Salah satu hal yang paling mencolok adalah ketiadaan plang informasi proyek. Hingga saat ini, tidak terlihat papan nama yang memuat data lengkap proyek, mulai dari nama kegiatan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, hingga identitas pelaksana. Selain itu, plang keselamatan kerja maupun plang pengawasan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam juga sama sekali tidak terpasang.
Tidak hanya soal administrasi, kualitas fisik pun dipertanyakan. Dari hasil pengamatan di lokasi, kedalaman pondasi yang digali terlihat sangat dangkal. Padahal, wilayah Kota Subulussalam dikenal sebagai daerah yang termasuk dalam kategori rawan gempa bumi. Tentunya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak didik dan guru di masa depan jika bangunan tidak memenuhi syarat teknis ketahanan struktur bangunan.
"Ini terlihat dikerjakan asal-asalan dan terkesan ingin cepat selesai tanpa memperhatikan standar kualitas. Apalagi daerah kita rawan gempa, pondasi yang dangkal seperti ini sangat berisiko," ungkap salah satu pengamat lokal.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi hal ini melalui pesan WhatsApp kepada Kepala PAUT setempat untuk mendapatkan keterangan resmi, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban atau respon yang diberikan.
Masyarakat Bingung, Komite Sekolah Tidak Dilibatkan
Ketiadaan plang proyek juga membuat warga setempat kebingungan. Salah satu tokoh masyarakat di Longkip mengaku tidak mengetahui secara jelas bangunan apa yang sedang didirikan dan untuk kepentingan apa, karena tidak ada informasi yang dipajang di lokasi.
"Kami warga di sini sampai bertanya-tanya, ini bangunan apa dan dananya dari mana? Karena tidak ada plangnya sama sekali. Seharusnya transparan agar masyarakat juga tahu," ujarnya.
Lebih jauh, tokoh masyarakat tersebut menyesalkan proses pembangunan yang berjalan tertutup. Menurutnya, seharusnya pihak sekolah melibatkan peran serta Komite Sekolah untuk ikut mengawasi jalannya proyek ini.
"Kami berharap pengelola sekolah tidak bekerja sendiri. Mohon libatkan Komite Sekolah dalam pengawasan agar pembangunan ini benar-benar berkualitas dan bermanfaat," tegasnya.
Desakan Kepada Dinas Pendidikan
Melihat kondisi tersebut, masyarakat dan pihak yang peduli terhadap penggunaan anggaran negara meminta agar Dinas Pendidikan Kota Subulussalam segera turun tangan dan tidak tinggal diam.
Dinas terkait diminta untuk lebih aktif, intensif, dan tegas dalam melakukan pengawasan (supervisi) terhadap bantuan revitalisasi ini. Pasalnya, nilai anggaran yang digelontorkan tidaklah sedikit, sehingga sangat rawan terjadinya penyimpangan atau pengurangan volume pekerjaan jika tidak diawasi dengan ketat.
"Dana ini bukan jumlah yang kecil. Kami minta Dinas Pendidikan benar-benar hadir dan mengawasi. Jangan sampai niat baik pusat untuk mencerdaskan bangsa justru dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi," tandasnya.
Saat dikompirmasi kepala paut mengatakakan didalam rap memang tidak sebutkan plangnya.
Pewarta:IP
0 Komentar