MEDAN - Anggota DPD RI, K.H. Muhammad Nuh, M.S.P. menghadiri acara kegiatan riihlah DPW PKS Sumatera Utara, yang berlangsung pada 26-27 Juli 2025, di The hill hotel & resort, Sibolangit.
Di sela - sela acara riihlah tersebut KH Muhammad Nuh menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama unsur DPW PKS Sumut yaitu Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker).
Tampak hadir dalam diskusi tersebut, ketua Bidnaker DPW PKS Sumut, Syahrul Idrus, Ketua DPP PPMI Madani Faisal Siregar, ketua DPW SB Kharisma, Awaluddin Pane, ketua DPW Speed Sumut, dan Praktisi Hukum Saiful Amri SH.
Berdasarkan pantauan tim media ini, pertemuan diskusi tersebut terlihat harmonis, penuh keakraban dan kekeluargaan.
Syahrul Idrus selaku ketua bidang ketenagakerjaan DPW PKS Sumut menyampaikan beberapa aspirasi nya terkait dengan persoalan hak-hak pekerja dan hak-hak masyarakat adat.
Faisal Siregar ketua DPP PPMI Madani menyampaikan aspirasi dari masyarakat adat tentang hak - hak atas tanah ulayat nya, bagaimana agar DPD RI bisa membantu mendorong tentang RUU masyarakat adat agar segera disahkan.
Saiful Amri SH selaku praktisi hukum menyampaikan aspirasi dari kaum buruh yaitu tentang RUU ketenagakerjaan yang baru agar DPD RI bisa membantu mendorong hal tersebut untuk segera masuk Prolegnas.
Hal senada juga disampaikan oleh Awaluddin Pane ketua DPW SB Kharisma, bagaimana agar DPD RI dalam hal ini KH, Muhammad Nuh bisa membantu menyuarakan aspirasi kaum buruh di Sumatera Utara ini.
Nanang Suliadi ketua DPW Speed Sumut, menyampaikan aspirasi kaum Ojol, bagaimana supaya regulasi tentang ojek online saat ini bisa segera disampaikan kepada pemerintah agar Ojol ini bisa terlindungi dan mendapatkan hak-haknya.
Menyikapi beberapa aspirasi tersebut KH, Muhammad Nuh menyampaikan pandangannya terkait tentang aspirasi masyarakat tersebut, bahwa buruh dan masyarakat adat adalah pondasi sebuah bangsa, maka untuk membahas hal tersebut harus lah dilibatkan pemerintah dan pihak terkait.
Ia juga mengatakan akan membawa aspirasi ini ke lembaga DPD RI, untuk di lakukan pembahasan, dan beliau juga mengatakan dalam waktu dekat ini kita akan gelar acara khusus yaitu Forum Group Discussion (FGD) bersama.
Beliau menilai acara ini secara substansi sangat baik, dalam membahas isu-isu sosial kemasyarakatan yang sedang berkembang saat ini, maupun aspirasi lainnya.
“Nanti supaya segera dijadwalkan saja waktu nya kapan dan dimana", ujar M.Nuh.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan sinergi antara masyarakat, lembaga DPD RI dan pihak pemerintah.
Menurutnya, serikat pekerja dan serikat tani maupun lembaga masyarakat lainnya dapat berkontribusi, tetapi harus tetap mematuhi aturan dan prinsip yang sesuai dengan Undang-undang dasar 1945.
Ketua Bidnaker DPW PKS Sumatera Utara, Syahrul Idrus, juga memberikan tanggapannya, Ia menyatakan dukungannya terhadap kegiatan FGD tersebut sebagai corong aspirasi masyarakat.
“Kita sepakat dengan program FGD tersebut , karena dari kegiatan tersebut nantinya masyarakat yang diwakili oleh beberapa serikat Buruh, serikat Tani dan Serikat Pengemudi Daring bisa langsung menyampaikan aspirasi nya", dan Anggota DPD RI bisa menyerap langsung aspirasi masyarakat tersebut dan membawanya ke pemangku kebijakan yaitu pemerintah" ujar Syahrul Idrus saat ditemui media ini di sela-sela acara.
"Hari ini, kita berdiskusi dengan Kawan-kawan Aktivis Buruh, Masyarakat Adat, Ojol bersama anggota DPD RI untuk menyampaikan aspirasi kawan-kawan di Sumut. Dengan demikian, harapannya bagaimana suara dari daerah ini dapat tersampaikan ke depan melalui anggota DPD RI," pungkas Syahrul Idrus.***
0 Komentar