Aceh- Subulusalam- Mitra86 Sergab-Beberapa Kepala Sekolah Dasar dan Menengah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam merasa tertekan dan terpaksa untuk melakukan pembelian buku pelajaran, lantaran terindikasi tidak sesuai juknis, Selasa ( 03/06).
" Ada indikasi kesengajaan oknum untuk menyalahkan gunakan jabatan dan wewenangnya, memanfaatkan peluang dari program pengadaan buku di satuan pendidikan", ujar salah seorang Kepsek SD yg tidak ingin disebutkan namanya.
Menurut keterangan kepala sekolah tersebut, langsung pihak Tim Manajemen BOS Disdikbud Subulussalam yang menetapkan jumlah anggaran dan jenis buku yg wajib diadakan Satuan Pendidikan ( sekolah), bukan Kepala Satuan Pendidikan yg menentukan sesuai kebutuhan sekolah masing-masing.
Dan masih menurutnya, perbuatan pihak tim manajemen BOS Subulussalam untuk menentukan jumlah dan jenis buku, dimulai sejak dua tahun yg lalu. Pada tahun lalu Satuan Pendidikan terpaksa membeli 5 bh buku dgn total harga Rp. 1.950.000,-, yang tidak dibutuhkan anak- anak didik.
Menurut keterangannya mereka tertekan oleh tim manajemen BOS Disdikbud Subulussalam untuk membeli buku pada suatu perusahaan yang terdaftar pada SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) adalah platform daring yang digunakan satuan pendidikan (sekolah) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, termasuk buku, secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Kepala Satuan Pendidikan ( Sekolah) seharusnya bisa memilih buku sesuai kebutuhan peserta didik dan bisa memilih harga termurah di pasaran, bukan ditentukan tim manajemen BOS, jelas nya. Karena itu terkesan ada oknum yang ingin mencari keuntungan dgn menyatupintukan pengadaan buku di satuan pendidikan, jelas nya.
Keterpaksaan menuruti kehendak tim manajemen BOS disdikbud Subulussalam ini, menurutnya lantaran jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan berdampak pada pencairan dana BOS.
Sementara itu Tim Manajemen BOS Disdikbud Kota Subulussalam Ramli, S.Pd yg dikonfirmasi terkait perihal ini mengatakan pihak nya sudah melaksanakan sesuai juknis.
Pihak nya tidak ada menentukan besaran jumlah pembelian buku dan jenis buku yg dibeli.
"Sesuai juknis jumlah minimal pengadaan buku 10persen dari dana BOS,dan kami tidak ada menentukan semua sudah sesuai peraturan kementerian",jelas Ramli via Whatsapp.
Ramli membantah tidak benar, isu yg berkembang tentang adanya fee komitmen -komitmen dari pihak ketiga untuk tim manajemen dan Kepsek.
Pewarta;IP
0 Komentar