Lhokseumawe, mitra86sergap. com
Polemik terkait keabsahan ijazah seorang pemimpin bangsa yang berkepanjangan terus menjadi perhatian publik dari berbagai kalangan.
Perdebatan yang tak kunjung usai dinilai dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh seorang pedagang di Kota Lhokseumawe, Salman Syah, saat berbincang santai bersama awak media Mitra86Sergap dalam suasana kopi pagi di salah satu warung kopi yang berada di kawasan Kota Lhokseumawe, yang dikenal sebagai "Kota Petro Dollar", rabu(11/11)
Menurut Salman Syah, polemik yang mencuat saat ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak, khususnya penyelenggara pemilu, agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
"Polemik soal ijazah pemimpin bangsa yang terus bergulir hingga hari ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan transparansi sejak awal proses pencalonan,jangan sampai persoalan administrasi yang seharusnya tuntas di awal justru menjadi perdebatan panjang setelah seseorang terpilih menjadi pemimpin," ujar Salman Syah.
Ia menilai bahwa akar persoalan terletak pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.
Karena itu, Salman menegaskan bahwa setiap calon yang akan bertarung dalam kontestasi politik harus melalui pemeriksaan dokumen secara ketat, objektif, dan profesional.
"Panitia penyelenggara pemilu harus benar-benar teliti dan bertanggung jawab,jangan pernah lagi meloloskan peserta kontestan apabila terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap atau masih menimbulkan keraguan.
Semua dokumen harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai calon," tegasnya.
Menurut Salman, prinsip kehati-hatian tidak hanya berlaku bagi calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga harus diterapkan terhadap seluruh peserta pemilu tanpa pengecualian.
"Aturan harus berlaku sama kepada semua. Baik itu calon pemimpin negara, calon kepala daerah, maupun calon anggota legislatif. Jangan ada perbedaan perlakuan. Jika administrasi tidak memenuhi syarat, maka jangan diloloskan.
Dengan begitu, tidak akan muncul polemik berkepanjangan yang dapat memecah opini masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Salman menilai bahwa integritas demokrasi sangat bergantung pada kualitas proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan penyelenggara pemilu. Ia berharap seluruh lembaga terkait dapat menjadikan polemik yang terjadi saat ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh guna memperkuat sistem demokrasi Indonesia.
"Ke depan, saya berharap seluruh lembaga yang terlibat dalam proses pemilu melakukan evaluasi secara serius. Demokrasi yang sehat harus dimulai dari proses yang bersih, transparan, dan taat aturan.
Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena lemahnya pengawasan terhadap persyaratan administrasi calon," ungkap Salman.
Sebagai warga negara, Salman mengaku mendukung penuh penegakan aturan yang adil dan konsisten dalam setiap tahapan pemilu.
Menurutnya, kepastian hukum dan transparansi administrasi merupakan fondasi utama dalam melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.
"Penyelenggara pemilu harus menjadikan kejadian ini sebagai peringatan agar lebih profesional dan lebih cermat dalam menjalankan tugas. Ketika semua persyaratan diperiksa secara terbuka dan akuntabel sejak awal, maka ruang bagi lahirnya kontroversi dan polemik di kemudian hari akan semakin kecil," pungkasnya.
Pernyataan Salman Syah mencerminkan harapan sebagian masyarakat agar seluruh proses demokrasi di Indonesia berjalan lebih transparan, profesional, dan berintegritas, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu maupun hasil pemilihan dapat terus terjaga.
(Waled)
.png)
0 Komentar