Mitra86sergap.com
MEDAN — 18 November 2026, Persoalan keterbatasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan di kawasan Belawan akhirnya mendapat perhatian serius Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara.
Melalui surat resmi Nomor: 500.5.2/022/DISKP/XI/2026 tertanggal 13 November 2026, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Sabar Jaya Telaumbanua, S.Pi., M.Si., secara resmi menyampaikan permohonan kenaikan kuota BBM bersubsidi kepada Region Manager Sales Retail Sumbagut dan Sales Area Manager Retail Medan PT Pertamina Patra Niaga.
Surat tersebut bukan sekadar administrasi permohonan penambahan kuota. Di dalamnya tergambar persoalan serius yang selama ini membebani kehidupan nelayan kecil di Belawan, khususnya pemilik kapal di bawah 5 Gross Ton (GT) yang menggantungkan mata pencaharian pada ketersediaan solar bersubsidi.
Berdasarkan hasil rapat pada 3 November 2026 yang dihadiri 50 orang pemilik kapal di bawah 5 GT, DKP Sumut mengusulkan tambahan kuota solar bersubsidi sebanyak 150 kiloliter (KL) untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.200 kapal nelayan yang menggunakan SPBU Kampung Salam Belawan Nomor 14.204.1120.
Dalam surat tersebut dijelaskan, tambahan kuota diperlukan agar penyaluran BBM dapat disesuaikan dengan rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi XStar. Untuk kapal bermesin berkapasitas 23 hingga 30 PK, masing-masing nelayan atau pemilik kapal memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi sebanyak 1.000 liter, dengan kebutuhan untuk mendukung aktivitas melaut selama 25 hari.
Namun, kondisi di lapangan justru memprihatinkan. DKP Sumut secara terbuka mengungkapkan bahwa sebagian rekomendasi BBM bersubsidi belum dapat dipenuhi oleh SPBU Kampung Salam. Akibatnya, nelayan pemilik kapal di bawah 5 GT disebut hanya mampu melaut sekitar 11 hari dalam sebulan.
Kondisi ini tentu bukan persoalan sepele. Ketika ketersediaan BBM tidak sebanding dengan kebutuhan nelayan, dampaknya bukan hanya terhadap aktivitas melaut, tetapi juga terhadap penghasilan keluarga nelayan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Lebih memprihatinkan lagi, DKP Sumut dalam suratnya juga meminta Pertamina memastikan distribusi BBM bersubsidi ke SPBU Kampung Salam paling lambat pukul 09.00 WIB setiap harinya. Permintaan tersebut disampaikan untuk mencegah antrean pengambilan BBM berlangsung hingga malam hari sekaligus menghindari risiko gangguan keamanan, termasuk dugaan ancaman dari pihak-pihak yang disebut sebagai preman.
Bahkan, DKP Sumut secara tegas mengingatkan adanya keresahan di kalangan nelayan dan potensi gejolak menjelang akhir tahun apabila kebutuhan kuota BBM bersubsidi tidak segera dipenuhi.
Di sisi lain, persoalan administrasi dokumen kapal berupa Pas Kecil juga menjadi pembahasan. DKP Sumut memberikan kelonggaran waktu kepada nelayan hingga Agustus 2027 karena proses pengukuran kapal atau sampan oleh KSOP masih dalam antrean. Selanjutnya, mulai 1 September 2027, dokumen Pas Kecil diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan rekomendasi BBM bersubsidi.
Dengan adanya surat resmi tersebut, kini perhatian tertuju kepada PT Pertamina Patra Niaga. Apakah usulan tambahan 150 KL benar-benar akan direalisasikan, atau justru kembali berhenti sebatas surat-menyurat sementara nelayan terus menanggung dampak keterbatasan pasokan?
Pertamina diharapkan tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat pesisir yang membutuhkan kepastian distribusi BBM bersubsidi. Jangan sampai nelayan yang seharusnya mendapat kemudahan akses energi justru terus dibebani persoalan kuota dan distribusi yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka.
Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur, dan jajaran pemerintah terkait juga diharapkan mengawal langsung tindak lanjut permohonan tersebut. Sebab, persoalan ini menyangkut keberlangsungan mata pencaharian sekitar 1.200 pemilik kapal nelayan kecil.
Jangan biarkan nelayan terus menunggu di darat ketika kebutuhan BBM mereka belum terpenuhi. Solar bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi nelayan untuk melaut, mencari nafkah, dan menghidupi keluarganya.
Hingga berita ini disusun, surat tersebut menjadi dasar permohonan resmi DKP Sumut kepada Pertamina. Realisasi penambahan kuota 150 KL dan tindak lanjut distribusinya masih perlu dipastikan melalui klarifikasi kepada pihak PT Pertamina Patra Niaga.
Pemberitaan ini tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga maupun pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(N/Tim)



.png)
0 Komentar