JAKARTA.mitra86sergab.comn– Gerakan Oposisi Indonesia (GO,) Indonesia) melalui Kampus Digital Program Dr. Sy menyelenggarakan Kuliah Politik Online ke-11 pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–10.00 WIB melalui Google Meet tersebut mengangkat tema “Demokrasi Alternatif, Demokrasi Pancasila, dan Masyarakat Madani”.
Kuliah politik kali ini menghadirkan Assoc. Prof. TB Massa Djafar, M.Si., Ph.D., akademisi sekaligus politisi, sebagai narasumber. Diskusi dipandu Siti Rabiah Putri selaku host dan moderator, dengan dukungan Dewi Aminah sebagai panitia pendaftaran dan koordinator kelas.
Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran dan pertukaran gagasan mengenai tantangan demokrasi Indonesia, khususnya hubungan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi, ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.
DEMOKRASI POLITIK TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI DEMOKRASI EKONOMI
Dalam pemaparannya, narasumber mengangkat pemikiran Mohammad Hatta mengenai pentingnya demokrasi ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi politik.
Demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum. Demokrasi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan, kesempatan ekonomi, pendidikan, dan akses yang adil terhadap sumber daya nasional.
Pembahasan turut menyoroti bagaimana ketimpangan struktur ekonomi dapat memengaruhi kemandirian politik masyarakat. Ketergantungan terhadap modal, utang, serta penguasaan sektor-sektor strategis oleh kelompok berkepentingan menjadi bagian dari persoalan yang perlu dikaji secara kritis.
Narasumber juga menguraikan konsep neokolonialisme sebagai bentuk ketergantungan ekonomi modern yang dapat memengaruhi kedaulatan negara dalam menentukan arah pembangunan.
OLIGARKI DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM
Salah satu pokok pembahasan adalah hubungan antara struktur ekonomi politik, konsentrasi kekuatan modal, dan perkembangan oligarki dalam sistem demokrasi.
Dalam perspektif yang disampaikan, tingginya biaya politik berpotensi menciptakan ketergantungan kandidat maupun kekuatan politik terhadap dukungan pemilik modal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi terwujudnya demokrasi yang benar-benar menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
Diskusi juga mengangkat persoalan pengelolaan kekayaan alam, ketimpangan pusat dan daerah, serta pentingnya mengevaluasi kebijakan ekonomi berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Konstitusi menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi penting serta sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pemerataan manfaat pembangunan menjadi prinsip penting dalam tata kelola sumber daya nasional.
PENDIDIKAN POLITIK DAN KESADARAN KRITIS GENERASI MUDA
Narasumber turut menyoroti pentingnya pendidikan dalam membangun kemandirian berpikir masyarakat.
Mahasiswa, kalangan intelektual, dan calon pemimpin diharapkan tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga mampu membaca realitas sosial, mengkaji kebijakan publik, serta mengidentifikasi berbagai persoalan kebangsaan secara objektif.
Pendidikan politik memiliki peran strategis untuk membentuk masyarakat yang tidak mudah dimanipulasi, memahami hak dan kewajiban konstitusional, serta mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
Kesadaran kritis tersebut menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuhnya masyarakat madani yang memiliki kemandirian, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan umum.
DEMOKRASI PANCASILA, MARXISME, DAN KONSEP MUSYAWARAH
Pada sesi diskusi lanjutan, pembahasan berkembang pada pemikiran Karl Marx, Tan Malaka, Bung Karno, serta relevansi teori-teori sosial dalam mengkritisi sistem kapitalisme.
Narasumber menjelaskan bahwa teori Marxisme dapat digunakan sebagai salah satu perspektif akademik untuk memahami dan mengkritisi ketimpangan dalam struktur ekonomi kapitalistik.
Selain itu, konsep syura atau musyawarah turut dibahas sebagai prinsip pengambilan keputusan yang menuntut integritas moral, kapasitas intelektual, dan tanggung jawab para wakil rakyat.
Pembahasan tersebut juga menekankan bahwa demokrasi Pancasila harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sebatas konsep normatif.
Nilai musyawarah, keadilan sosial, persatuan, penghormatan terhadap hak warga negara, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi bagian nyata dalam kehidupan demokrasi.
PERAN KELAS MENENGAH DAN MASYARAKAT SIPIL
Dalam perbandingan sistem politik internasional, narasumber turut menyinggung model seleksi parlemen di Iran sebagai bahan diskusi mengenai kualifikasi, integritas, dan persyaratan kepemimpinan politik.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari kajian komparatif mengenai sistem perwakilan dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian bahwa satu model dapat diterapkan secara langsung di Indonesia.
Kelas menengah dan masyarakat sipil juga dinilai memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan publik, mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip konstitusi.
Pengawasan tersebut perlu dilakukan melalui jalur demokratis, partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan mekanisme hukum yang berlaku.
DISKUSI INTERAKTIF: PESERTA ANGKAT PERSOALAN KEBANGSAAN
Kuliah politik ke-11 berlangsung secara interaktif dengan sejumlah pertanyaan dan tanggapan peserta, baik secara lisan maupun melalui kolom percakapan Google Meet.
Pada sesi lisan, Nizar Nazarudin mengangkat persoalan kemiskinan dan keterbatasan pendidikan struktural serta hubungannya dengan keberlangsungan dominasi oligarki.
Sementara itu, peserta yang disapa Pak Arif mempertanyakan implementasi demokrasi Pancasila dalam praktik serta relevansi pemikiran Tan Malaka dan Bung Karno dalam menghadapi sistem demokrasi kapitalistik.
Sejumlah peserta lainnya turut menyampaikan pandangan dan pertanyaan, di antaranya:
1. Nora Lubis, mengenai penerapan operasional Demokrasi Pancasila dan Masyarakat Madani agar tidak berhenti sebagai jargon.
2. risan 3503, mengenai penguasaan sumber daya alam dan tanah serta efektivitas regulasi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
3. Rini Amira B, mengenai peran kaum intelektual, tokoh bangsa, dan para ahli dalam menjawab persoalan nasional.
4. Sri Wahyuti, mengenai dampak perdagangan dan sistem ekonomi terhadap kehidupan pedagang pasar.
5. Satiyah_68, mengenai utang negara, kondisi masyarakat, dan pentingnya kesadaran politik.
6. Ali Wardana, yang menyampaikan apresiasi terhadap materi dan pentingnya penyebarluasan pendidikan politik.
7. Fatimatus Azzahra, yang mengajukan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat.
Rangkaian pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan institusi politik, tetapi juga menyentuh kehidupan ekonomi, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat.
MATERI VISUAL DAN DOKUMENTASI PERKULIAHAN
Dalam kegiatan tersebut, narasumber turut menampilkan sejumlah materi visual sebagai pendukung pembahasan, meliputi:
1. Pancasila dan UUD 1945 dalam perspektif masyarakat madani, termasuk pendekatan demokrasi konsosiasional dan deliberatif.
2. Fenomena mafia ekonomi, oligarki, dan korupsi pada sejumlah sektor strategis, seperti migas, impor, ekspor, kehutanan, dan pangan.
3. Data perbandingan pertumbuhan kelompok masyarakat superkaya di sejumlah negara.
4. Piramida kelas sosial serta ilustrasi kasus korupsi bernilai besar.
Materi tersebut menjadi bagian dari bahan diskusi akademik mengenai ketimpangan ekonomi, struktur kekuasaan, dan tantangan demokrasi Indonesia.
KEHADIRAN PESERTA DAN PARTISIPASI PUBLIK
Berdasarkan dokumentasi penghitung peserta Google Meet, jumlah kehadiran mengalami perubahan sepanjang kegiatan berlangsung.
Puncak kehadiran tercatat sekitar 49 akun pada rentang pukul 08.41–08.45 WIB.
Risalah kegiatan mencatat 50 akun unik, yang terdiri atas unsur penyelenggara, narasumber, host, notulis, dan peserta. Angka tersebut merupakan akumulasi akun yang tercatat selama kegiatan, bukan jumlah peserta yang hadir secara bersamaan.
Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan terbuka tanpa dipungut biaya.
MEMPERKUAT DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN PUBLIK
Kuliah Politik ke-11 GO Indonesia menempatkan demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat, pengelolaan sumber daya alam, serta kualitas kepemimpinan sebagai bagian penting dalam pembahasan masa depan demokrasi Indonesia.
Berbagai pandangan yang berkembang selama perkuliahan menjadi bahan refleksi mengenai perlunya memperkuat demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.
Dalam kerangka konstitusi, penyelenggaraan negara harus tetap berorientasi pada perlindungan hak warga negara, keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta pengelolaan kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Melalui Kampus Digital, GO Indonesia diharapkan terus menjadi ruang pendidikan politik, pertukaran pemikiran, dan penguatan kesadaran masyarakat dalam mengawal kehidupan demokrasi secara kritis, terbuka, dan konstitusional.
GERAKAN OPOSISI INDONESIA (GO INDONESIA)
Kampus Digital — Program Dr. Syukur Mandar
Dokumentasi dan Risalah:
Nora Dewi Lubis
Johannes HP Sipahutar, S.H.
Narasumber:
Assoc. Prof. TB Massa Djafar, M.Si., Ph.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan risalah Kuliah Politik ke-11 GO Indonesia, termasuk ringkasan rekaman, materi presentasi, dokumentasi kehadiran, dan catatan diskusi peserta. Uraian mengenai oligarki, neokolonialisme, kapitalisme, dan persoalan tata kelola ekonomi merupakan pokok pemikiran serta bahan diskusi akademik, bukan kesimpulan hukum terhadap individu atau institusi tertentu.( Red / Darmayani ).



.png)
0 Komentar