Langsa/www mitra 86 sergap.com
Program bantuan rumah layak huni yang di biayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus)Aceh tahun anggaran 2025 mulai jadi sorotan tajam.
Bantuan bernilai lebih dari Rp:4,2 meliat itu,yang semestinya menyasar kepada masyarakat miskin,justru yang terjadi sebaliknya,bantuan tersebut di duga mengalir pada pihak yang di sebut sebut dekat dengan lingkaran politik kekuasaan,termasuk Timses wali kota Langsa.
Dugaan tersebut mencuat setelah warga menilai proses penetapan penerima berlangsung tertutup.Tanpa pengumuman terbuka,tanpa daftar nama yang bisa di akses publik,serta tanpa penjelasan mengenai dasar verifikasi penerima manfaat.
Salah satu warga Langsa yang berinisial SA kepada media ini mengatakan,benar itu,memang kepada timnya yang di bagikan,sementara masih banyak warga lain yang membutuhkan tapi tidak dapat.Ungkqp SA pada Minggu 05/04/2026.
Lanjutnya,program itu tercatat dalam paket pembangunan rumah sehat sederhana dalam wilayah kota Langsa,dengan total nilai kontrak Rp: 4222 889 940.Untuk 41 unit rumah.Cetusnya.
Berdasarkan dokumen proyek pekerjaan menggunakan kontrak nomor 01/SP/Perkim-PUPR/IX/2025.Di kerjakan oleh CV Tanah Mirah dengan pengawasan CV Mitra Konsorsium.Proyek tersebut di mulai pada 26 September 2015 dan selesai pada 24 Desember 2025.
Jika di hitung setiap unit rumah menghabiskan anggaran sekitar Rp:103 juta.
Tapi yang di persoalkan oleh warga bukan masalah angka kontrak melainkan dugaan adanya keberpihakan dalam distribusi bantuan,padahal di kota Langsa masih banyak rumah yang tidak layak huni.
Tapi kenapa daftar penerima tidak pernah di publikasikan secara terbuka.
Kalau memang untuk masyarakat miskin harus di umumkan siapa siapa penerimanya,apa kriterianya siapa yang memverifikasi.
Jangan sampai bantuan rakyat berubah jadi balas jasa politik.Sebut warga lainnya.
Sorotan kini mengarah pada mekanisme verifikasi penerima manfaat yang di nilai tertutup.
Warga mendesak pemerintah kota Langsa membuka seluruh data penerima bantuan agar dugaan politisasi bantuan sosial tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
Dana khusus Aceh selama ini di rancang untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran,untuk itu,keterbukaan data di nilai sangat penting agar tidak muncul kesan bantuan Negara justru berputar di lingkaran orang dekat kekuasaan.
Hingga berita ini di turunkan belum ada penjelasan resmi dari pemerintah kota Langsa maupun instansi terkait.
Secara terpisah,PLT kepala Dinas PUPR kota Langsa Muzammil juga belum memberikan tanggapan saat di konfirmasi oleh media ini.
Sumber Indonesia global.
Isa Isma.
0 Komentar